AMCONEWS - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang disampaikan Presiden Jokowi adalah sebesar Rp 3.613,1 triliun. Dari jumlah itu, anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.
Menurut Jokowi, dana itu akan dipakai untuk program pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi, hingga kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," papar Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).
Dari Rp 3.613,1 triliun itu, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Rincian lainnya adalah sebagai berikut:
1. Anggaran pendidikan Rp 722,6 triliun, meliputi peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
2. Anggaran perlindungan sosial Rp 504,7 triliun yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
3. Anggaran kesehatan Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.
4. Anggaran ketahanan pangan Rp 124,4 triliun; untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
5. Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
Jokowi menyatakan, RAPBN 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan" guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," kata Jokowi. []
