AMCONEWS - Untuk kesekian kalinya pemerintah didesak untuk ambil sikap dengan segera. Menanggapi tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama yang dialami para pekerja di industri tekstil karena serbuan produk impor dari China.
“Pemerintah harus bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil. Jangan tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Netty Prasetiyani, dalam keterangan resminya, Kamis (5/9/2024).
Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024 ada 46.240 pekerja yang di-PHK .
Netty menyatakan, di balik setiap peristiwa PHK harus dicermati kemungkinan adanya industri dalam negeri yang tumbang.
"PHK dan tumbangnya industri, tentu berdampak pada perekonomian kita secara umum,” lanjutnya.
Menurutnya faktor terbesar masalah tersebut adalah industri dalam negeri tidak kuat bersaing dengan barang impor dari China yang harganya jauh lebih murah.
“Produsen produk China bisa menjual murah ke pasar Indonesia karena mendapat subsidi dan kemudahan lain dari pemerintahnya. Artinya ada regulasi yang menguntungkan," ujarnya.
Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia.
Netty meminta pemerintah memperketat pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.
“Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas,” tandasnya.
.jpg)
