.jpeg)
AMCONEWS - Ombudsman RI mendorong pembentukan Badan Metrologi Nasional untuk memperkuat pelayanan publik. Metrologi sudah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen, dan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dalam Koordinasi Teknis Kemetrologian yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/7).
"Keberadaan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya tata niaga perdagangan yang adil, jujur, dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan, dan kesehatan barang konsumsi," ujar Yeka yang dikutip dalam keterangan resminya.
Menurutnya, keberadaan Unit Metrologi Legal (UML) di daerah merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan operasional UML menjadi jaminan bahwa takaran dan mutu setiap barang konsumsi yang diperoleh masyarakat sesuai harga yang dibayar. Maka dari itu penguatan Direktorat Metrologi menjadi penting saat ini.
Badan Metrologi Nasional bisa tetap berada di bawah naungan Kemendag seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
"Atau bisa juga dibuat badan yang berdiri sendiri seperti Bapanas dan Barantin," tuturnya.
Kerugian masyarakat antara lain harga tidak sama antardaerah, distribusi tidak merata, kualitas barang, pengawasan dan pengendalian, transparansi dan akuntabilitas, serta keamanan dalam penyaluran.
Ketiadaan UML juga menyulitkan aksesibilitas layanan uji tera. UML menjamin barang publik yang beredar sesuai baku mutu: berat isi/volume, dan keamanan barang.
Anggota Ombudsman RI ini menegaskan pentingnya pembentukan UML di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini terdapat 152 kabupaten/kota yang belum terdapat operasional UML.
"Saya berharap pembentukan UML didorong di berbagai wilayah tersebut," pungkasnya.
