 |
| Petani Temanggung Jawa Tengah menjemur tembakau |
AMCONEWS - Aliansi Masyarakat Tembakau (AMTI) menilai pemerintah terburu-buru dalam rencana pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Pemerintah juga dinilai mengabaikan kelompok masyarakat petani tembakau, cengkeh, buruh pabrik tembakau dan turunannya, sehingga terancam menambah angka pengangguran hingga jutaan orang.
"2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu pekerja SKT, UMKM hingga pekerja kreatif akan jadi korban pengetatan kebijakan di hilir yang buru-buru disiapkan pemerintah dengan alasan mengendalikan konsumsi tembakau," kata Ketua AMTI, I Ketut Budhyman Mudara, Jumat (6/9/2024).
Budhyman mewanti-wanti ada ancaman nyata di depan mata atas jika tidak peka dan hati-hati dalam menyiapkan aturan.
"Peraturan yang disusun pemerintah tidak bisa hanya mementingkan kesehatan, namun mengabaikan aspek lainnya. RPMK malah mendorong kebijakan kemasan polos yang akan membunuh ekosistem tembakau nasional," lanjutnya.
Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K Muhdi, juga kecewa pada Kemenkes.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kemenkes menyelenggarakan Public Hearing Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, namun tidak melibatkan atau mengundang perwakilan masyarakat pertembakauan.
"Hasil panen tembakau tahun ini sangat baik. Namun, kebijakan pemerintah ini justru membuat petani kecewa dan khawatir hasil produktivitas mereka tidak terserap baik. Akhirnya akan berdampak pada turunnya kesejahteraan petani. Petani tembakau tidak diundang untuk hadir dan menyampaikan masukan. Kemenkes tega sekali dengan petani, mentang-mentang kami rakyat kecil lantas diperlakukan tidak adil," tegasnya.
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) diwacanakan akan disahkan akhir September 2024. []
