AMCONEWS - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut dugaan korupsi pengadaan pelontar gas air mata di kepolisian RI.
"Dugaan indikasi mark up ini mencapai Rp26 miliar, ini sudah sampaikan kepada pimpinan KPK. Termasuk, pada bagian pengaduan masyarakat agar segera ditindaklanjuti," kata Anggota Divisi Investigasi ICW, Agus Suryanto, usai membuat laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Ia menduga, terdapat selisih harga atau mark up dari pengadaan gas air mata, khususnya pada 2021-2022. Agus juga menyatakan prihatin dan bahwa penggunaan gas air mata tersebut ironis, sebab dibeli dengan uang rakyat, APBN, tetapi digunakan terhadap rakyat.
Ia meminta KPK menindaklanjuti laporan tersebut, yang disinyalir melibatkan aparat penegak hukum di instituti kepolisian, kementerian dan kepala daerah.
"Di samping itu juga kasus-kasus pengadaan barang dan jasa ini jumlahnya sangat banyak," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pengusutan ini penting untuk mengembalikan citra positif bagi KPK, terutama di periode 2019-2024. Dengan begitu pengusutan ini akan menjdi legacy tersendiri mengenai keberanian KPK dalam mengusut dugaan korupsi aparat penegak hukum.
"Menjadi legacy kepada pimpinan berikutnya, agar mereka benar-benar berani untuk menangani kasus-kasus yang bukan hanya penyelenggara negara. Karena, korupsi yang terjadi atau melibatkan aparat penegak hukum itu justru akan merusak citra dari penegak hukum sendiri," kata Agus.
Sementara itu KPK memastikan akan memverifikasi terlebih dahulu pengaduan tersebut, layak atau tidak untuk ditingkatkan ke penyelidikan.
"Bila ada pelaporan atau pengaduan yang masuk maka akan dilakukan verifikasi. Bila dinyatakan layak untuk ditindak lanjuti, maka akan diproses ke tingkat penyelidikan," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika.[]
.jpg)