AMCONEWS - Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK terhadap mantan Bupati Kotawaringin, Timur Supian Hadi, akan mengubah konstelasi politik jelang Pilgub Kalteng. Langkah pencalonannya akan semakin mulus.
"Keputusan ini akan menjawab keraguan sebagian masyarakat selama ini," kata pengamat politik dari Universitas Palangkaraya (UPR), Ricky Zulfauzan, Rabu (14/8/2024).
Ricky mengatakan meski begitu tak dapat ditampik adanya persepsi publik yang beragam, termasuk pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Keputusan hukum tak lepas dari keputusan politik.
"Setiap keputusan hukum seringkali melibatkan motif politik. Ini akan berdampak pada pandangan publik dan dapat mempengaruhi persepsi terhadap integritas keputusan KPK," lanjutnya.
Sebelumnya, Supian Hadi yang kader PDIP itu telah mengantongi rekomendasi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju pemilhan gubernur Kalteng 2024. Namun PDIP sendiri hari ini (14/8) memberikan rekomendasi pada Nadalsyah - Sigit Yunianto. Nadalsyah juga kader PDIP.
Penghentian penyidikan perkara dugaan kasus korupsi Supian Hadi disebut karena bukti yang tidak cukup.
“Satu lagi perkara atas nama tersangka SH sudah dikeluarkan penghentian penyidikannya oleh KPK. Berdasarkan keputusan pimpinan bulan Juli dikarenakan pembuktian kepada yang bersangkutan dianggap tidak cukup terkait perhitungan kerugian negaranya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/8). []
