.jpeg)
AMCONEWS - Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah terkumpul Rp 34,57 triliun atau 92% dari total NPHD. Itu adlah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Menkeu Sri Mulyani menyebut data update pada 6 Agustus 2024. Dana terdiri dari NPHD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 26,85 triliun atau 93% dari pagu, dan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 7,72 triliun atau 88% dari pagu.
“Realisasinya Rp 34,57 triliun, artinya pemerintah daerah sudah menghibahkan kepada kita (Kemenkeu) nanti baru dikasih ke KPU (dan Bawaslu). Jadi seolah-olah pemda ngasih ke pusat tapi sebetulnya untuk daerah masing-masing,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8/2024).
Sri juga mengatakan sisa pembayaran harus disetor sebelum pilkada berjalan, sebelum 27 November 2024.
Dalam pengarahan para kepala daerah di IKN Kaltim, Presiden Jokowi meminta kepala daerah menyelesaikan administrasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Yang berkaitan dengan Pilkada. Saya minta urusan anggaran untuk Pilkada harus segera selesai," kata Jokowi. []
